Kamis, 31 Juli 2014
https://wikileaks.org/aus-suppression-order/
Dengan judul laporan :
Australia bans reporting of multi-nation corruption case involving Malaysia, Indonesia and Vietnam
Atau apabila kita bahasa indonesiakan :
Australia melarang pelaporan kasus korupsi multi-bangsa yang melibatkan Malaysia, Indonesia dan Vietnam
Kebocoran dokumen tersebut dapat anda download pada link berikut ini :
Kemudian, dengan sigap dan cepat, Sindonews mengabarkan bocoran dokumen tersebut pada link berikut :
Dengan judul :
Ungkap Dugaan Korupsi, WikiLeaks Sebut SBY dan Mega
Judul dari berita itu memang mengagetkan, karena dokumen pada wikileaks itu tidak mengungkapkan dugaan korupsi. Tapi mengungkapkan putusan sela berisi perintah sensor yang diminta oleh pemerintah Australia kepada Pengadilan agar media tidak melakukan pemberitaan apabila dikemudian hari selama 5 tahun ke depan ditemukan dokumen baik kertas maupun elektronik atas dugaan kasus suap terhadap nama beberapa tokoh yang tertulis pada dokumen tersebut.. Itu hal yang berbeda.
Karna tidak ada data dan fakta pada dokumen yang dapat membuat kita menduga sejauh itu.
Btw, beberapa point penting dari dokumen tersebut akan coba saya runut berdasarkan polemik kasus tersebut selama ini.
1.
Securency dikabarkan menawarkan dua pejabat Bank Indonesia, $ 1,3 juta "komisi" perorang untuk memenangkan kontrak untuk perusahaan tersebut pada tahun 1999.
The Sydney Morning Herald melaporkan bahwa Securency memenangkan kontrak $ 50 juta untuk mencetak 100,000- kertas rupiah untuk Bank Indonesia tahun itu.
Uang kertas yang dicetak tersebut seperti yang terdapat pada gambar berikut ini :
2. Uang ini dicetak karena kekahwatiran akan Y2K yang melanda dunia pada tahun 1999. Ditambah kekhawatiran akan tragedi 98, ketakutan menarik uang besar2an di Bank memaksa Bank Indonesia melakukan pencetakan uang tersebut.
Ada sedikit keanehan pada prosesnya. Pertama penggunaan bahan polymer. Memang lebih tahan dan elegan. Tapi disaaat mendesak, untuk apa mendesain menggunakan bahan itu. Kedua, PERURI sebagai badan pencetakan belumlah punya teknologi dan mesin untuk melakukannya. Sehingga harus ditenderkan ke Securency.
Namun harian The Age menyebut sisi lain di balik keputusan untuk memakai formula polimer buatan Securency. Koran itu mengisahkan bahwa proyek ini bisa gol berkat lobi di lapangan golf antara beberapa pejabat Bank Indonesia dan RC. Jika ada pejabat bank sentral Australia yang hendak ke Jakarta membahas kontrak, RC mengirim e-mail atau faksimile yang mengingatkan agar eksekutif bank sentral negeri koala itu tak lupa membawa sepatu golf. Sejak awal 1999 itulah, beberapa pejabat BI sudah menanyakan komisi seusai kontrak pengadaan uang Rp 100 ribu itu.
Pada awal Mei 1999, RC menyampaikan saran untuk eksekutif Securency yang, menurut pengakuannya, disusun bersama "teman" di Bank Indonesia. Isinya: agar Securency menggelembungkan harga 20 persen pada tawaran pertama. "Teman kita akan membalas bahwa harga itu terlalu tinggi dan minta diturunkan," kata RC. Securency lalu diminta mengirim tawaran kedua yang besarnya 15 persen dari nilai kontrak. Radius mengatakan selanjutnya "teman" di bank sentral akan me ngeluarkan tawaran final yang nilainya 5 persen lebih rendah dari tawaran Securency.
Ada sedikit keanehan pada prosesnya. Pertama penggunaan bahan polymer. Memang lebih tahan dan elegan. Tapi disaaat mendesak, untuk apa mendesain menggunakan bahan itu. Kedua, PERURI sebagai badan pencetakan belumlah punya teknologi dan mesin untuk melakukannya. Sehingga harus ditenderkan ke Securency.
Namun harian The Age menyebut sisi lain di balik keputusan untuk memakai formula polimer buatan Securency. Koran itu mengisahkan bahwa proyek ini bisa gol berkat lobi di lapangan golf antara beberapa pejabat Bank Indonesia dan RC. Jika ada pejabat bank sentral Australia yang hendak ke Jakarta membahas kontrak, RC mengirim e-mail atau faksimile yang mengingatkan agar eksekutif bank sentral negeri koala itu tak lupa membawa sepatu golf. Sejak awal 1999 itulah, beberapa pejabat BI sudah menanyakan komisi seusai kontrak pengadaan uang Rp 100 ribu itu.
Pada awal Mei 1999, RC menyampaikan saran untuk eksekutif Securency yang, menurut pengakuannya, disusun bersama "teman" di Bank Indonesia. Isinya: agar Securency menggelembungkan harga 20 persen pada tawaran pertama. "Teman kita akan membalas bahwa harga itu terlalu tinggi dan minta diturunkan," kata RC. Securency lalu diminta mengirim tawaran kedua yang besarnya 15 persen dari nilai kontrak. Radius mengatakan selanjutnya "teman" di bank sentral akan me ngeluarkan tawaran final yang nilainya 5 persen lebih rendah dari tawaran Securency.
Akhirnya nilai kontrak disepakati. Harganya 10 persen lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya. Proyek pengadaan uang Rp 100 ribu itu memakan biaya US$ 55,5 juta. Untuk menjaga kerahasiaan, RC meminta seluruh tawaran disampaikan tidak melalui faksimile, tapi dikirim melalui kurir. Dalam kores pondensinya, RC menyebut hampir 10 nama eksekutif Securency dan Note Printing. Di antaranya Hugh Brown, Manajer Penjualan Global Securency waktu itu.
RC sewaktu itu mengatakan keterlibatan pejabat teras BI berinisal S dan M. Dan pada tahun 2013, Indonesia telah mengekstradisi RC ke Australia untuk menjadi saksi kunci pada kasus penyuapan tersebut.
3. Bank Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara bersamaan mengatakan pada tahun 2010 mereka akan meluncurkan pemeriksaan kasus ini dan meminta kerjasama Polisi Federal Australia. Dugaan itu dikabarkan melibatkan pejabat senior BI dan uang dengan jumlah dugaan di tahun 1999 waktu itu yang sebesar 1,3 juta. Kasus tersebut terungkap setelah salah seorang mantan karyawan Securency melaporkan kepada polisi federal Australia (AFP) perihal upaya penyuapan (pejabat) perusahaannya kepada pejabat bank sentral Australia (Reserve Bank of Australia atau RB) dan pejabat BI. Namun, tidak ada penuntutan terjadi di Indonesia terkait kasus itu.
4. Kalau kita kembali di tahun 1999, presiden waktu itu belumlah Megawati Soekarno Putri dan SBy. Sehingga keterkaitan langsung keduanya sangat prematur untuk disimpulkan dan diberitakan.
5. Di Austrilia sendiri, 7 orang pegawai Surrency telah menerima dakwaan penyuapan sebesar 17 juta dollar di tahun 2011 menurut SMH. Dari beberapa nama tersebut terlihat telah diwakili pada pembacaan putusan sela tersebut.
RC sewaktu itu mengatakan keterlibatan pejabat teras BI berinisal S dan M. Dan pada tahun 2013, Indonesia telah mengekstradisi RC ke Australia untuk menjadi saksi kunci pada kasus penyuapan tersebut.
3. Bank Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara bersamaan mengatakan pada tahun 2010 mereka akan meluncurkan pemeriksaan kasus ini dan meminta kerjasama Polisi Federal Australia. Dugaan itu dikabarkan melibatkan pejabat senior BI dan uang dengan jumlah dugaan di tahun 1999 waktu itu yang sebesar 1,3 juta. Kasus tersebut terungkap setelah salah seorang mantan karyawan Securency melaporkan kepada polisi federal Australia (AFP) perihal upaya penyuapan (pejabat) perusahaannya kepada pejabat bank sentral Australia (Reserve Bank of Australia atau RB) dan pejabat BI. Namun, tidak ada penuntutan terjadi di Indonesia terkait kasus itu.
4. Kalau kita kembali di tahun 1999, presiden waktu itu belumlah Megawati Soekarno Putri dan SBy. Sehingga keterkaitan langsung keduanya sangat prematur untuk disimpulkan dan diberitakan.
5. Di Austrilia sendiri, 7 orang pegawai Surrency telah menerima dakwaan penyuapan sebesar 17 juta dollar di tahun 2011 menurut SMH. Dari beberapa nama tersebut terlihat telah diwakili pada pembacaan putusan sela tersebut.
Ketujuhnya didakwa melakukan penyuapan diantaranya petinggi di Malaysia, dan di Vietnam. Bahkan di Malaysia, 2 orang telah didakwa terkait kasus ini.
6. Sindonews pada dasarnya telah menyalahi etika jurnalis yang seharusnya menanyakan pihak2 terlibat akan keabsahan berita tersebut. Tidak langsung melakukan postingan. apalagi dokumen yang diambil dari sumber WikiLeaks yang belumlah sepenuhnya dapat dipercaya kebenarannya.
7. Dokumen tersebut adalah Dokumen "Blanket Cencorship Order" putusan sela pengadilan atas permintaan pemerintahan Australia kepada media Australia, agar jangan memberitakan isu dari dokumen baik berupa kertas dan elektronik tentang kemungkinan suap multi bangsa agar tidak mengganggu hubungan internasional negara tersebut.
Jadi bukan dokumen dugaan atau dokumen suap. Tapi dokumen perintah untuk menghindari pemberitaan apabila terdapat dokumen dugaan suap yang didapatkan dari sumber seperti wikileaks.
Sekalipun benar adanya kasus itu di Indonesia, pemerintah Australia berpikiran kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha mengarahkan tuduhan kepada pemimpin2 seperti Megawati dan SBY untuk agenda yang berbeda sesuai dengan keinginan pihak2 lain tersebut.
Tapi satu yang pasti, pemerintah Australia lebih bersiap payung di musim kemarau. Daripada tiba2, adanya tuduhan atau fitnah terhadap tokoh semisal SBY dan Mega dan asalnya dari negara mereka, mrekapun dari awal sudah berinisiatif mencegahnya.
Jadi perintah sensorsip orang2 tersebut tidak menyatakan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut.
Btw, inisial yang disebut oleh RC adalah S dan M. Terlihat kebetulan apabila S adalah SbY dan M adalah Mega pula. Hehehe
*Postingan ini masih akan dilakukan revisi lebih lanjut malam hari ini.
Saya berkonsentrasi di bidang keilmuan informatika, bukan hukum bahkan politik.
Jadi mohon dimaafkan, apabila kajian saya melantur. :)
Karna saya berusaha merangkum dan mengerti walau sulit.
