Bantahan "Alasan Penolakan Hasil Pilpres oleh Tim Prabowo-Hata"

Saya akan kembali membantah adanya fakta baru kecurangan dalam Pemilu yang menjadi Landasan Penolakan Hasil Pilpres oleh Kubu Prabowo-Hatta seperti yang disampaikan Pak Suryo Prabowo.
Walaupun tidak menyenangkan menulis ini kembali saya harus berpegang teguh kepada arahan Pak Prabowo Subianto yaitu "Kalau Salah Katakan Salah, Kalau benar katakan Benar"

Ini adalah beberapa link dari berita online yang membahas tentang itu:
1. [REPUBLIKA] Judul Berita : Ini Bukti Kecurangan Pilpres di Papua Versi Tim Prabowo-Hatta
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/24/n97ova-ini-bukti-kecurangan-pilpres-di-papua-versi-tim-prabowohatta

2. [OKEZONE] Judul Berita : Tim Prabowo-Hata Beberkan Kecurangan Pilpres di Papua
http://pemilu.okezone.com/read/2014/07/24/567/1017863/tim-prabowo-hata-beberkan-kecurangan-pilpres-di-papua

3. [MERDEKA] Judul Berita : Kubu Prabowo mengaku temukan kecurangan di Papua
http://www.merdeka.com/politik/kubu-prabowo-mengaku-temukan-kecurangan-di-papua.html

4. [SINDONEWS] Judul Berita : Kecurangan di Papua Bukti KPU Tidak Jujur
http://pemilu.sindonews.com/read/886195/113/kecurangan-di-papua-bukti-kpu-tidak-jujur

5. [INILAH] Judul Berita : Inilah Bukti Kecurangan KPU di Pilpres 2014
http://nasional.inilah.com/read/detail/2122605/inilah-bukti-kecurangan-kpu-di-pilpres-2014#.U9OhhmPzH-0

Ada beberapa media online yang memberitakan hal tersebut. Tapi sudah cukuplah saya rasa kelima link tersebut.

1.
Menurutnya, DPT KPU Papua sebanyak 3.028.568 (http://data.kpu.go.id/dptnik.php). Sementara data survei penduduk versi BPS sebesar 3.091.040 (http://papua.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=08001). Data keduanya diambil pada saat yang hampir sama, yaitu 2013-2014.

 Benar sesuai dengan data KPU, DPT Papua berjumlah 3.028.568. Tapi masalahnya ada di data BPS. Saya melakukan screenshoot terhadap data BPS tersebut seperti dibawah ini :

Intinya ada 2. Yang pertama itu adalah data proyeksi. Proyeksi secara umum adalah untuk mengetahui perkembangan di masa yang akan  datang berdasarkan data yang telah ada. Jadi bukan data jumlah penduduk sebenarnya. Yang kedua, kita dapat melihat data yang adalah hasil sensus penduduk yang terakhir tahun 2010. Intinya tahun 2014 adalah data proyeksi penduduk bukan data hasil sensus penduduk. Jadi jumlah penduduk 3.091.040 adalah jumlah yang kurang tepat kita gunakan dalam pemilu.

Data yang kita gunakan sebaiknya adalah data yang dimana KPU mengacu untuk membuat DPT sesuai UU. Dalam hal ini adalah DAK2. DAK2 singkatan dari Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan. DAK2 bersumber dari database yang sudah dimutakhirkan oleh kabupaten/kota melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tanggal 20 November 2012, dan terintegrasikan dengan hasil perekaman KTP elektronik (e-KTP) sampai dengan tanggal 26 November 2012, oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Data DAK2 itu berisi data penduduk Indonesia secara keseluruhan.
DAK2 itu diberikan kepada KPU oleh MENDAGRI. Kalau ada masalah di data tersebut, Mendagri juga ikut ambil bagian di masalah itu.
Gambar dibawah ini adalah jumlah penduduk keseluruhan versi DAK2 :

Anda dapat mendownload data tersebut di link berikut ini : http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2013_05_11_05_55_45_DAK2_NASIONAL.pdf
Dan kuhus untuk wilayah Papua, jumlah perkecamatan di Papua dapat di donload di link berikut :
 http://kpu.go.id/dmdocuments/(8.1.2013)%20PAPUA.pdf
 Jadi, dari data DAK2 kita dapat melihat bahwa jumlah penduduk Papua adalah 4.224.232. Bukan sejumlah 3.091.040.

2.
 Terlihat bahwa angka selisih sangat kecil yaitu hanya dua persen, yaitu sekitar 16.864 orang.

 Karena data yang salah maka selisihnya seperti itu. Seharusnya selisihnya adalah 1.195.664 atau sekitar 28,3 persen.

3. 
"Apa masuk akal, kalau di Papua, orang yang umurnya di bawah 17 tahun hanya dua persen dari masyarakat?" kata Suryo. 

 Tidak Pak, jumlah orang di Papua yang umurnya 17 tahun diatas dua persen kok. Tepatnya 28,3 persen.

4.
Secara teori, lanjutnya, data DPT itu sekitar 70 persen dari total jumlah penduduk. Ini sesuai dengan struktur demografi masyarakat. 

Sesuai dengan teori Bapak. 100 % - 28,3 %  = 71,7%. Benar sekali memang seperti yang bapak katakan apabila Bapak menggunakan data yang benar.

5.
Secara teori, lanjutnya, data DPT itu sekitar 70 persen dari total jumlah penduduk. Ini sesuai dengan struktur demografi masyarakat. 
Dengan demikian, secara teori jumlah DPT di Papua hanya 2,1 juta jiwa. Atau, terjadi penggelembungan sebanyak hampir satu juta suara.

Teori bapak juga benar. Kalau 70% dari 4.224.232 adalah sekitar 2.956.962. DPT final Papua 3.028.568. Mendekati kan Pak ? Jadi data benar itu akan sesuai. Kalau data yang bapak gunakan ya pasti salah di angka 2.1 juta jiwa.

6.
"Di sini terlihat bahwa kecurangan yang dilakukan KPU dengan menggelembungkan DPT sejak awal. Bahkan sejak pencoblosan pilpres belum dilakukan," kata Suryo.

Opini ini berujung salah karena menggunakan data yang salah. Jadi saya maklumi Pak. 

7.
Pada kenyataannya, tambah dia, terdapat 14 dari 29 kab/kota di Propinsi Papua atau 48,3 persen kab/kota sama sekali tidak menyelenggaralan pilpres. Ini sudah diprotes oleh para saksi saat pleno tingkat provinsi Papua. Namun tidak mendapat respon dari KPU Pusat.  

Dari data di link  http://pilpres2014.kpu.go.id/dc1.php tidak seperti itu Atau adakah pemahaman lain dengan angka 48,3 itu Pak?
Saya screenshootkan :

 Terlihat mereka menyelenggarakan pemilu dengan terdapatnya data pada website KPU.

8.
KPU Pusat menyebutkan hasil perolehan suara pasangan nomor satu Prabowo-Hatta 769.132 suara. Sementara pasangan nomor dua Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebesar 2.026.735 suara dengan total suara 2.795.867 suara atau 91,8 persen.
"Ini sangat fantastis karena tingkat partisipasinya yang 90 persen itu jauh di atas nasional yang 70 persen," kata Suryo.

Bapak tahu sebagian wilayah Papua menggunakan Sistem Ikat/Aklamasi/Noken. Jadi kalau seluruhnya tidak Jokowi yang nol, berarti Prabowo yang nol. Ini salah satu contohnya :

Sisten itu pasti akan meningkatkan angka partisipasi pastinya Pak. Apabila DKI Jakarta seperti itu, baru itu namanya fantastis.
 
 8.
Ia menuding, data ini semakin menguatkan dugaan adanya kecurangan. Sebelumnya, sebanyak 47 persen atau yaitu 5.802 TPS di DKI dianggap bermasalah. 

 Bawaslu telah membantah pernah mengeluarkan rekomendasi PSU di 5802 TPS itu Pak. Tapi, dari 13 TPS yang di ulang saya bisa ambil kesimpulan.
Tabel dibawah ini akan membantu :

 

Partisipasi pasti menurun Pak. Setiap pemilu ulang akan mengalami kecenderungan seperti itu.

Suara ke Jokowi memang menurun dari 3886 menjadi 2362. Tetapi suara untuk Prabowo juga turun dari 1900 suara menjadi 1193. Sama-sama menurun kan Pak ?

Jadi apa maksudnya ? Maksud saya dari persentase penurunan suara kedua pihak. Angkanya presisi sekitar 38 persen. Dan penurunan partisipasi pemilihpun menurun sekitar angka tersebut yaitu 38%.

Intinya, bahwa tidak terjadi perubahan yang menguntungkan kedua pihak. Yang ada adalah merugikan. Dan merugikan sekali lagi bukan karna ada yang curang, tetapi karena turunnya partisipasi. Dari data 13 TPS sampel itu dapat saya simpulkan, bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi JK tidak terbukti secara masif, sistematis dan terstruktur.

Saya akan melakukan update kembali apabila ada kesalahan saya dalam membuat bantahan ini.
Kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan.

QUOTE ADIAN NAPITUPULU:
"Mari Kita Bicara Data"

Sebagai Pendukung Gerindra, saya sampaikan :

SALAM INDONESIA RAYA.  

NB: Bantahan ini ada kemiripan dengan bantahan saya terhadap Trio Macan. Serupa tapi sebenarnya tak sama.